FR Test CPNS 2021 Materi TWK - ARTWINO

FR Test CPNS 2021

Tes Wawasan Kebangsaan

1. UUD  4 pilar 

Pasal-pasal Terkait Isu-isu terkini

• Penambahan fasilitas rumah sakit terkait pandemic Covid-19

Pasal 34 Ayat 3: Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan & umum yg layak

Pasal 28H Ayat 1: Hak hidup sejahtera, lingkungan yg baik, memperoleh pelayanan kesehatan

• Pembagian ulsa dan kuota gratis untuk pembelajaran

Pasal 31 tentang pendidikan 

Ayat 1: Setiap WN berhak mendapat pendidikan

Ayat 2: WN wajib mengikuti pendidikan Dasar & pemerintah wajib membiayainya

• Wujud bela negara 

Pasal 27 Ayat 3 : Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara

• Kekayaan Alam Negara Indonesia 

Pasal 33

Ayat 2: Cabang2 produksi yg penting bagi negara & hajat org byk dikuasai negara

Ayat 3: Bumi, Air & yg terkandung didlmnya dikuasai oleh negara & dipergunakan utk sebesar2 kemakmuran rakyat

• Masa Jabatan Presiden yg diubah menjadi 3 priode atau 1 periode 8 tahun dan lain sbg nya

Pasal 7: Pres dan Wapres memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat di pilih kembali sebanyak 1 kali

2. Konferensi Meja Bundar (KMB)

Dilaksanakan pada 23 Agt-02 Nov 1949 di DenHaag. Indonesia diwakilkan oleh Drs. Moh Hatta, Moh Roem dan Soepomo sedangkan Belanda diwakilkan oleh Mr. Van Maarseveen, serta UNCI (PBB sebagai moderator) diwakilkan oleh Chritchley. 

Hasil KMB: 

 Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat 

 Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya pada 30 Des 1949

 Masalah Irian Barat dilakukan perundingan lagi dlm waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan 

 Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda 

 Kapal-kapal perang Belanda ditarik dari Indonesia dg catatan bbrp korvet akan diserahkan kepada RIS

 Tentara kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedangkan Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan peranggotaannya yang diperlukan akan dimasukan ke TNI

3. Jenis Paragraf Deduktif dan Induktif

 Paragraf Deduktif adalah paragraf yang mempunyai gagasan pokok di awal kalimat. Dg pola pengembangan Umum-khusus, yaitu peryataan umum dijadikan sebagai kalimat utama dan diikuti kalimat-kalimat penjelas sebagai kalimat khusus. 

 Ciri-cirinya: kalimat utama berada di awal kalimat; kalimat disusun dg diawali pernyataan umum dan diikuti pernyataan-pernyataan khusus; pola pengembangan berupa umum-khusus.

o Paragraf Induktif merupakan kebalikan dari paragraf deduktif yang mana kalimat utamanya berada di akhir. Pola pengembangannya dari khusus ke umum

o Ciri-cirinya: disusun dg kalimat-kalimat penjelas yg disusun secara runtut dan tidak sumbang; kalimat terakhir merupakan kesimpulan darri kalimat-kalimat penjelass diawal.

4. Amandemen UUD 1945

 Amandemen I : 19 Okt 99

 Amandemen II : 18 Agt 00

 Amandemen III : 09 Nov 01

 Amandemen IV : 10 Agt 02

Dasar Yuridis Amandemen UUD 1945: MPR melakukan perubahan UUD NRI tahnun 1945 dg berpedoman pada ketentuan Pasal 37 UUD NRI tahun 1945 yang mengatur prosedur perubahan UUD NRI tahun 1945 dan TAP MPR No. IX/MPR/1999 tentang penugasan kepada badan pekerja MPR RI untuk melanjutkan perubahan UUD 1945 yg hasilnyaditetapkan pada sidang tahunan.

Tujuan Amandemen UUD 1945: menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional dan memperkukuh NKRI; menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dg perkembangan paham demokrasi; menyempurnakan aturan dasar tentang supermasi hukum, jaminan hak-hak konstitusional rakyat dan perlindungan HAM; menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern; menyempurnakan aturan dasar mengenai tugas, tanggungjawab, kewajiban negara,melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. 

Kesepakan Dasar dalam Perubahan UUD 1945: tidak mengubah pembukaan UUD 1945; tetap mempertahankan NKRI; mempertegas sistem pemerintahan Presidensial; penjelasan UUD 45 yang memuat hal-hal normatif akan dimaksukan kedalam pasal-pasal; melakukan perubahan dengan cara addendum ( istilah dalam kontrak/perjanjian yg berarti tmbhn klausa/pasal jd fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun scr hukum melekat pada perjanjian pokok itu).

Perubahan Yang terjadi pada 4 kali Amandemen. Sebelum amandemen Uud terdiri dari 4 Alenia; 16 BAB; 49 Ayat; 37 Passal; 4 pasal aturan peralihan; 2 ayat peraturan tambahan & penjelasan 

Setelah Amandemen pembukaan 4 alenia; 21 BAB; 170 ayat; 73 Pasal; 3 pasal aturan peralihan; 2 pasal aturan tambahan & tanpa penjelasan. 

5. Nilai Dasar Bela Negara

 Rasa Cinta Tanah Air 

 Mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup 

 Menghargai dan menggunakan karya anak bangsa 

 Menggunakan produk dalam negeri

 Menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI

 Menjaga nama baik bangsa dan negara

 Mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan

 Sadar Berbangsa dan Bernegara

 Menciptakan nilai-nilai kerukunan, persatuan dan kessatuan dalam keberagaman, menjunjung prinsip NKRI sebagai negara hukum berdassarkan pancasila dan UUD 1945

 Setia Kepada Pancasila Sebagai Ideologi

 Memahami pengamalan nilai-nilai pancasila

 Rela Berkorban Untuk Bangsa dan Negara

 Memahami aspek-aspek konsepsi jiwa semangat dan nilai juang 45, tanggung jawab etik moral dan konstitusi serta sikap mendahulukan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan

 Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara

 Memiliki keemampuan integritas dan kepeercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara

 Mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman dilingkungan masing-masing sehingga selalu siap tanggap dan lapor dini setiap ada kegiatan yang merugikan dan mengganggu keamanan serrta ketertiban

 Senantiasa menjaga kesehatan sehingga selalu memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik 

 Memiliki kecerdasan mental dan spirritual serta intelegensi yang tinggi 

 Memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dan menyikapi setiap ancaman 

 Memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumberdaya alam dan keragamanhayati 

 Mempunyai Semangat Untuk Meujudkan Negara Yang Berdaulat Adil dan Makmur

 Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

Sikap dan tindakan semua org sesuai kewajibannya(berdasarkan profesi dan stts) untuk mendukung tujuan negara. 

Kaitan dengan UU No. 3 thn 2002 pasal 9 ayat 1 dan 2: pendidikan kewargnegaraan; pelatihan dasar kemiliteran scr wajib; pengabdian sbg prajurit TNI scr sukarelawan atau wajib; pengabdian sesuai profesi. 

Bela negara Fisik contohnya : tentara saat berperang. Bela negara nonfisik: kesediaan divaksin dan tetap melaksanakan prokes. 

6. Bahasa Indonesia 

7. Gagasan Pokok

8. Kesimpulan Paragraf

9. Tugas Lembaga Negara

 Tugas MPR

Tugas dan wewenang MPR sebelum amandemen UUD 1945: 

 menetapkan UUD 

 Menetapkan GBHN; 

 memilih dan mengangkat pres dan wapres.

Tugas dan wewenang MPR setelah amandemen menurut pasal 3, 7,8 UUD 1945 dan UU 22 tahun 2003 antara lain: 

 Mengubah dan menetapkan UUD; 

 Melantik presiden dan wakil presiden; 

 Dapat memberhentikan presiden/wakil presiden dlm masa jabatannya sesuai UUD pasal 7A dan 7B hasil amandemen.

 Tugas Presiden 

 Menjalankan UU

 Mengangkat dan memberhentikan Mentri-mentri 

 Mengajukan RUU

 Membentuk perppu

 Memegang kekuasaan tinggi atas angkatan perang 

 Menetapkan perang dengan persetujuan DPR

 Mengangkat duta konsul 

 Menerima duta dari negara lain 

 Memberi amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi 

 Memberi gelar tanda jasa

 Tugas DPR

Tugas-tugas DPR antara lain: 

 Menetapkan UU dg presiden untuk mendapatkan perseetujuan bersama (fungsi legislasi); 

 Menyusun dan menetapkan APBN bersama pemerintah (fungsi anggaran); 

 Mengawasi pelaksanaan UUD 1945 dan UU lainnya (fungsi pengawasan).

Selain memiliki tugas DPR juga memiliki hak: 

 Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan

 Hak interpletasi adalah hak untuk meminta keterangan kpd presiden

 Hak imunitas adalah hak untuk tidak dituntut dalam pengadilan karena pernyataan dalam sidang 

 Hak mengajukan usul atau pendapat 

 Hak mengajukan RUU

 Hak budget adalah hak untuk membahas RAPBN

 Tugas DPD

 Mengajukan RUU kepada DPR mengenai otonomi daerah 

 Ikut membahas UU yg berkaitan denga otonomi ddaerah 

 Memberikan masukan kpd DPR atas RUU APBN, pajak, pendidikan dan agama 

 Mengawasi pelaksanaan UU yg berkaitan dg otonomi daerah 

 Tugas MA

 Mengawasi jalannya UU

 Memberi sanksi atas pelanggaran UU

 Mengadili pada tingkat kasasi 

 Tugas MK

 Memberi kekuatan UU terhadap UUD

 Memutuskan sengketa mengenai lembaga negara

 Memutuskan pembubaran parpol 

 Memutuskan perselisihan hasil pemilu

 Tugas BPK

 Memeriksa keuangan negara

 Hasilnya dilaporkan ke DPR, DPD dan DPRD

 Tugas KPU

 Merencanakan penyelenggaraan pemilu 

 Menetapkan organisasi dan tatacara semua tahap pelaksanaan pemilu 

 Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilu 

 Penetapan peserta pemilu 

 Menetapkan daerah pemilihan, jmlh kursi dan calon anggota

 Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu 

 Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur UU 

10. Kewenangan Presiden pada masa Konstitusi RIS

 Presiden berkedudukan sebagai kepala negara

 Presiden merupakan bagian dari pemerintah [pasal 68 (1) dan (2), 70,72(1)]

 Presiden dilarang: rangkap jabatan; turut serta menjadi penanggung perusahaan dinegara federal maupun bag. Lain; memiliki piutang atas tangungan negara [pasal 79(1), (2), dan (3)]

 Presiden maupun wapres diadili oleh MA atas pelanggaran jabatan atau pelangaaran lainnya

 Hal keuangan presiden diatur UU federal

 Presiden dg dewan pemilih membentuk kabinet negara

 Presiden menyaksikan pelantikan kabinet

 Presiden menerima pemberitahuan kabinet mengenai urusan penting [pasal 76 (2)]

 Presiden mengangkat ketua senat [pasal 85(1)] dan menyaksikan pelantikannya [asal 85]

 Presiden menyaksikan pelantikan anggota DPR [pasal 104]

 Presiden mengesahkan pemilihan ketua DPR dan wakilnya [pasal 103 (1)]

 Presiden bertindak secara administratif/protokoler dalam urusan legislatif [ pasal 128 (1) dan (2); 133-135; 136 (1) dan (2); 137; 138 (3)]

 Presiden dg pertimbangan senat mengangkat ketua, wakil dan anggota-anggota MA utk perrtama kalinya [pasal 114 (1)] dan memberhentikannya [pasal 114 (4)]

 Presiden dg perrtimbangan MA memberikan grasi dan amnesti [pasal160]

 Presiden dg pertimbangan senat mengankat Dewan Pengawas Keuangan utk pertamakalinya [pasal 116 (1)] dan memberhentikan merreka atas permintaan sendiri [pasal 116 (4)] 

 Presiden mengadakan dan mengesahkan perjanjian internasiona atas kuasa UU federal [pasal 175]

 Presiden mengangkat dan menerima misi diplomati [pasal 178] 

 Presiden memegang kekuasaan militer [pasal 183 (1) san (3)]

 Presiden memberi tanda kehormatan menurut UU federal [pasal 126]

Selain bertindak secara khusus, sebagai bagian pemerintah dalam fungsi administrasi/protokoler presiden menurut konstitusi antara lain:

 Menjalankan pemerintah federal [pasal 117]

 Mendengarkan pertimbangan dari senat [pasal 123  (1) dan (4)]

 Memberi keterangan pada senat [pasal 124]

 Mengesahkan atau memveto UU yg telah disetujui DPR dan senat [pasal 138 (2)]

 Mengeluarkan peraturan darurat dlm keadaan mendesak [pasal 139]

 Mengeluarkan peraturan pemerintah [pasal 141] 

 Memegang urusan hub. Luar negeri [pasal 174,176, 177]

 Menyatakan perang dg peseetujuan DPR dan Senat [pasal 183]

 Menyatakan keadaan bahaya [pasal 184 (1)]

 Mengusulkan rancangan konstitusi federal kpd konstituante [pasal 187 (1) dan (2)] dan mengumumkan konstitusi tsb [pasal 189 (2) dan (3)] serta mengumumkan perubahan konstitusi [pasal 191 (1) dan (2)]

11. Integrasi, Nasionalisme

12. Dasar Negara (kesadaran hukum, penyelenggaraan negara)

Dasar negara merupakan fundamental/alas yg dijadikan pijakan serta dapat memberi kekuatan kepada berdirinya suatu negara. Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu alas/landasan yg sama yaitu pancasila. Pancasila pada fungsinya sbg dasar negara, adalah sumber kaidah hukum yg mengatur Bangsa Indonesia, termasuk didalamnya unsur-unsurnya yakni rakyat, pemerintah dan wilayah. Pancasila pada posisi seperti inilah yg merupakan dasar pijakan penyelenggara negara serta seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. 

13. Ideologi Negara (cita-cita, musyawarah, terbuka, filterasi budaya berkembang)

Pada hakikatnya adalah suatu hasil perenungan atau pemikiran Bangsa Indonesia. Pancasila diangkat atau diambil dari nilai-nilai adat istiadat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia, dg kata lain pancasila merupakan bahan yang diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia. 

14. Kepribadiaan Bangsa (identitas, ciri khas)

Pancasila sbg kepribadian bangsa karena lahir bersama dg lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dg bangsa lain. Dan pancasila merupakan wujud peran dlm mencerminkan adanya kepribadian Negara Indonesia yg bisa membedakan dg bangsa lain, yaitu amal perbuatan, tingkah laku dan sikap mental bangsa Indonesia.

15. Pandangan Hidup (pedoman, penuntun) 

Pancasila merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yg telah membentuk watak, sikap, perilaku dan tata nilai normayang telah melahirkan pandangan hidup. Pandangan hidup sendiri adalah suatu wawasan menyeluruh thdp kehidupan yg terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berguna sbg pedoman/tuntunan untuk mengatur hub sesama manusia, hub manusia dg tuhan dan hub manusia dg lingkungan. 

16. Falsafah Hidup ( moral, diyakini benar)

Pancasila merupakan sarana yg ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yg mengandung nilai-nilai dan norma-norma yg oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar, bijaksana, adil dan tepat bagi Bangsa Indonesia guna mempersatukan Rakyat Indonesia. 

17. Paradigma Pembangunan 

Bahwa didalam segala aspek pembangunan nasional wajib berlandaskan pada hakikat nilai-nilai dari sila-sila yang ada pada pancasila.

18. Perjanjian Luhur (founding father, proses/kristalisasi)

19. Sumber Hukum (Yuridis Ketatanegaraan)

Maksud dari yuridis ketatanegaraan adalah pancasila bertindak sebagai dasar negara Indonesia dan digunakan sebagai sumber pembuatan dari segala produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

20. Jiwa Bangsa (Pancasila telah ada sejak dulu kala bersama dg adanya bangsa Indonesia)

Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan yg ada di masyarakat Indonesia, hal tsb melalui penjabaran instrumental sbg acuan hidup yang berupa cita-cita yang diingin kan serta sesuai dengan jiwa Indonesia serta karena lahir bersamaan dg lahirnya Indonesia. 

21. Analisa kasus kesalah tokoh yang melanggar pasal?

22. Inti paragraf, nilai moral, ide pokok, kalimat efektif, tanda baca yg salah

23. Kesalahn penulisan gelar

Ingat penulisan gelar di blkng nama hrs menggunakan koma di blkg nama

24. Konsep Pancasila

25. BPUPKI

Jepang mengumumkan akan dibentuknya BPUPKI pada 1 Maret 1945, dan pada 29 Maret 45 dibentukla BPUPKI dan disahkan pada tanggal 28 Mei 1945. 

 Ketua: Dr. Rajidman. W

 Wakil: R. Pandji Soeroso (Ind) & Ichibangase Yosio (Jpn)

 Anggota : 67 Org

 Tujuan: menyelidiki persiapan kemerdekaan 

Sidang BPUPKI ke-1

 Tanggal : 29 Mei-1 Jun 1945

 Tempat: Ged. Chu Sangi In

 Bahasan: Bentuk Filsafat dan dasar negara

Masa reses

 Subjek : Panitia sembilan 

 Bahasan: menggodok berbagai msukan dari konsep sebelumnya

Tanggal 22 Juni 1945 lahirla piagam Jakarta. 

Tanggal 10 Juli 1945 penyerahaan rancangan sementara. 

Sidang BPUPKI ke 2

 Tanggal: 10-14 Juli 1945

 Bahasan : NKRI dan UUD 1945

Panitia kecil 

 Soepomo

 KRMT Wongsonegoro

 Ahmad Soebardjo

 AA. Maramis

 Panji Singgih 

 Agus Salim 

 Soekiman 

26. Pengaruh Perang Dunia 2

 Bidang Ekonomi 

 Perekonomian dunia mengalami kekacauan

 Amerika Serikat muncul sebagai negara kreditur 

 Jerman dan Jepang tumbuh menjadi negara industry

 Bidang Sosial

Banyak korban perang mendorong masyarakat dunia membentuk United Nation Relief Rehabilitation Administration

Beberapa kegiatan yang dilakukan UNRRA

 Menyediakan makanan bagi orabg-orang 

 Mengurusi para pengungsi akibat perang 

 Mendirikan rumah sakit dan balai pengobatan

 Mengerjakan kembali tanah pertanian yang rusak akibat perang

 Bidang Politik

Beberapa dampak PD 2 pada bidang politik:

 Amerika Serikat keluar sebagai pemenang dan menjadi negara adikuasa

 Uni Soviet atau Rusia berubah menjadi kekuatan super power menjadi pesaing Amerika Serikat

 Perebutan hegemoni antara Amerika Serikat dan Uni Soviet karena perbedaan paham yang kemudian berkembang menjadi perang dingin

 Munculnya negara-negara nasional yg besar pengaruhnya bagi perjuangan bangsa Asia-Afrika untuk memperoleh kemerdekaan

 Munculnya politik aliansi yg berdasarkan kpd Collective Security, sehingga timbul orgnisasi pakta pertahanan seperti NATO, PAKTA WARSAWA, SEAT, dan METO

 Persaingan antara Amerika Serikat dan Unisovietmengakibatkan beberapa negara terpecah.

 Bidang Budaya

 Ilmu pengetahuan berkembang pesat dan menghasilkan teknologi yg lbh maju

 Lahirnya PBB menggantikan LBB

27. Bab Pasal Ttg Presiden 

Bab III tentang kekuasaan pemerintahan 

• Pasal 4 

Ayat 1: presiden memegang kekuasaan tertinggi 

Ayat 2: presiden di bantu oleh wapres

• Pasal 5 

Ayat 1: presiden berhak mengajukan RUU kpd DPR

Ayat 2: Menetapkan PP untuk menjalankan UU

• Pasal 6

Ayat 1: Capres/cawapres WNI sejak lahir

Ayat 2: syarat dan ketentuan dll diatur UU

• Pasal 6A

Ayat 1: Presiden/wapres dipilih dlm 1 pasangan scr langsung oleh rakyat

Ayat 2: pasangan Capres diusulkan oleh parpol/gab.parpol 

Ayat 3: Pasangan yg memiliki suara 50% > dari suara dri jl pemilu, min 20% dari setiap provinsi lbh dari ½ jmlh provinsi di Indonesia

Ayat 4: Jika tidak memenuhi ayat 3 maka di lakukan pemilu ulang 

Ayat 5: tatacara lain diatur oleh UU

• Pasal 7

Pres/wapres menjalankan masa jabatan 5 tahun dan dpt dipilih lg 1 kali

• Pasal 7A

Pres/Wapres dpt diberhentikan oleh MPR atas usul DPR

• Pasal 7B

Ayat 1: Usulan pemberhentian dapat dilakukan setelah DPR meminta MK  memeriksa, mengadili dan memutuskan usulan DPR

Ayat 2: Pendapat DPR ini dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR

Ayat 3: Ajuan ini dpt dilakukan dg dukungan min 2/3 dari jmlh anggota DPR yg hadir dlm sidang paripurna yg dihadiri 2/3 DPR

Ayat 4: MK wajib memeriksa, mengadili dan memutuskan sth 90 hari usulan DPR

Ayat 5: Jika terbukti maka DPR melakukan sidang Paripurna

Ayat 6: MPR melaksanakan sidang maksimal 30 harri setelah usulan DPR

Ayat 7: Kep. MPR dihadiri ¾ jumlah anggota dan disetujui 2/3 jmlh yg hadir 

• Pasal 7C

Presiden tdk dpt membekukan/ memberhentikan DPR

• Pasal 8 

Ayat 1: Jk presiden mangkat/ berhenti maka digantikan oleh wapres

Ayat 2: paling lama 60 hari stlh Presiden mangkat/ berhenti MPR melakukan sidang memilih 2 wapres dari calon usulan presiden 

Ayat 3: Jk presiden dan wapres mangkat maka tgs digantikan oleh trimuvat, MPR melakukan sidang pemilihan paling lambat 30 hari

• Pasal 9 

Ayat 1: Sebelum mnjabat, Pres & Wapres bersumpah & berjanji dihadapan MPR/DPR

Ayat 2: Jika tdk dpt mngadakan sidang, Pres & Wapres brsumpah & brjanji dihadapan pimpinan MPR dgn disaksikan pimp. MA

• Pasal 10 

Pres mmegang kkuasaan tertinggi AD, AL & AU

• Pasal 11

Ayat 1: Pres dgn prsetujuan DPR mnyatakan perang, mmbuat perdamaian & perjanjian dgn negara lain

Ayat 2: Pres mmbuat prjanjian internasional dgn persetujuan DPR

Ayat 3 : syarat dan ketentuan lain diatur UU

• Pasal 12

Pres mnyatakan keadaan bahaya, syarat & akibat nya diatur UU

• Pasal 13 

Ayat 1: Pres mngangkat duta & konsul

Ayat 2: Utk duta, Pres mmperhatikan prtimbangan DPR

• Pasal 14 

Ayat 1: pres mmberikan Grasi & Rehabilitasi dgn prtimbangan MA

Ayat 2: Pres mmberikan Amnesti & Abolisi dgn prtimbangan DPR

• Pasal 15 

Pres mmberi gelar, tanda jasa, dll tanda khormatan

• Pasal 16 

Pres mmbentuk suatu dewan pertimbangan yg brtugas mmberikan nasihat/ prtimbangan kpd Pres

28. KNIP

Memiliki Periode daari 29 Agt 1945 – 15 Feb 1950. Keluarnya maklumat wapres no X pada tgl 16 Oktober 1945. Isi maklumat tsb memutuskan memberikan kekuasaan legislatif kepada KNIP untuk menetapkan GBHN sebeelum dibentuknya MPR dan DPR. Dg maklumat tsb KNIP yg sebelumnya memiliki tgs membantu tgs presiden dan wapres mulai mengemban tgs parlemen. 

29. Bhineka Tunggal Ika

Semboyan Bhineka Tunggal Ika merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa Kuni yaitu Kakain Sutasoma karangan Mpu Tantular semasa kerajaan majapahit sekitar abad ke-14.

Jika diterjemahkan per kata Bhineka yang artinya beraneka ragam. Kata Tunggal yang berarti satu dan kata Ika yg berarti itu.  Secara harfiah diartikan beraneka satu itu, yg bermakna meskipun beraneka ragam tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. 

Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan Ksatuan Republik Indonesia yg terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. 

 Bhineka tunggal ika adalah semboyan negara kesatuan RI, tercantum dakam BAB XV pasal 36A UUD 1945

 Dalam Kakawin Sutasoma (Purudasanta) masa majapahit, pengertian Bhineka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan juga keanekaragaman agama dan kepercayaan dikalangan masyarakat majapahit. 

30. Mengganti Kata Baku 

31. Tokoh-tokoh Kemerdekaan 

 Ir. Soekarno berperan menyusun konsep teks proklamassi di rumah Laksamana Tadasi Maeda, menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa indonesia 

 Moh. Hatta berperan menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda dan menandatangani atas nama Bangsa Indonesia

 Mr. Achmad Soebardjo berperan menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda

 Laksamana Tadasi Meada (perwira tinggi angkatan laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Fasifik) berperan dalam menyediakan rumah sebagai tempat penyusunan konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia 

 Sukarni Mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani teks proklamasi atas nama Bangsa Indonesia 

 Fatmawati adalah isteri Soekarno, berperan dalam menjahit bendera merah putih yg dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945

 Sayuti Melik adalah orang yang mengetik naskah Proklamasi yg dibacakan Soekarno 

 Latif Hendraningrat, Suhud dan Tri Murti berperan dalam pengibaran bendera merah putih. Dan Tri Murti sebagai pemegang baki bendera 

 Frans Mendur seorang wartawan yg merekam sejarah peristiwa-peristiwa perjuangan Kemerdekaan Indonesia melalui gambar-gambar bersama kawan-kawan di Ipphos (Indonesia Press Photo Service)

 Syahrudin merupakan seorang telegraphis pada kantor berita Jepang yang mengabarkan berita proklamasi kemerdekaan Negara Indonesia ke seluruh dunia scr sembunyi-sembunyi ketika personil Jepang istirahat tanggal 17 Agustus 1945 jam 4 sore

 Soewirjo adalah Gubernur Jakarta Raya yg mengusagakan kegiatan upacara dan pembacaan proklamasi berjalan lancar

32. Pengelompokan Bela Negara, Patriotisme, Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

a. Bela Negara (kesadaran) tekad perilaku dan sikap warga negara yang dilakukan secara menyeluruh, teratur dan terpadu serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI, kesadaran berbangsa dan bernegara 

Contoh : 

- Sekolah : belajar giat, mentaati tata tertib 

- Rumah : menjaga kebersihan dan kesehatan 

- Masyarkat : gotong royong, pos kamling, kerja bakti 

- Negara : mematuhi peraturan hukum, membayar pajak

b. Patriotisme (rela berkorban) : sikap yang bersumber dari perasaan cinta tanah air sehingga menimbulkan rasa rela berkorban untuk bangsanya 

Contoh : 

- Sekolah : mengikuti upacara bendera (rela mengorbankan waktu untuk mengikuti upacara) 

- Rumah : membantu pekerjaan orang tua 

- Masyarkat : menolong tetangga yang kesusahan 

- Negara : membantu aparat menjaga keamanan negara

c. Nasionalisme (kesetiaan) : sikap sosial dan politik dari sekelompok bangsa yang memiliki kesamaan bahasa, wilayah, kebudayaan, serta kesamaan tujuan dan cita-cita dengan meletakkan kesetiaan yang tinggi terhadap kelompok negaranya 

Contoh : 

- Sekolah : menghormati guru 

- Rumah : menghormati orang tua 

- Masyarkat : melestarikan budaya Indonesia 

- Negara : menggunakan produk dalam negeri

d. Cinta tanah air (kecintaan) : mencintai bangsa sendiri, yakni munculnya kecintaan oleh warga negara untuk negaranya dengan sedia mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan dan tantangan yang dihadapi oleh negaranya.

Contoh : semua contoh dari ketiga diatas termasuk cinta tanah air

33. Deklarasi Juanda

Deklarasi ini dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu Djuanda Kartawijaja. Deklarasi ini merupakan pernyataan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan didalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan NKRI.

Isi dari Deklarasi Djuanda adalah:

a. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yg mempunyai corak tersendiri

b. Bahwa sejak dulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan kesatuan

c. Ketentuan ordinasi 1939 tentang ordinasi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia

Keyword: CPNS2021 PPPK2021 ASN2021 CPNSIndonesia AbdiNegara IndonesiaMaju CPNS CPNS2k21 Jakarta Indonesia gocpns2021 CPNSIndonesia LowonganCPNS cpnsonline TryoutCPNS TRYOutCPNS2021 TryoutGoCPNS TryOutGratis P3k2021 P3KGuru cpnsguru cpns pppk2021 cpns2021 cpnsindonesia infocpns lowongankerja pengumumancpns twk tiu tkp lowongankerja skbcpns pemberkasan latihansoalcpns soalcpns beritacpns infoloker duniacpns lowonganbumn soaltwk soaltiu soaltkp